Gejala sosial "korupsi"

  • Published on
    28-Jan-2015

  • View
    575

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Persentation tentang gejala sosial

Transcript

<ul><li> 1. Gejala Sosial Nama Kelompok :Arif Budiman Al Fariz Abdul Ahmad Viky S Novia Anisa Sri Andini </li> <li> 2. KORUPSI Korupsi adalah (berasal dari bahasa latin yaitu corruptiodari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan, dan menyogok ) tindakan pejabat publik maupun politisi atau pegawai negeridan pihak lainnya yang terlibat dalam tindakan itu yang meyalahgunakan kepemimpinan tersebut untuk mendapatkan keuntungan sepihak </li> <li> 3. 1. 2. 3. 4. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur unsur sebagai berikut : Perbuatan melawan hukum Penyalah gunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi ,dan Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara </li> <li> 4. Jenis tindak pidana korupsi Ada bebrapa jenis tindak pidana korupsi di antaranya , namun bukan semuanya, adalah : 1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), 2. Penggelapan dalam jabatan, 3. Pemerasan dalam jabatan, 4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan 5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). </li> <li> 5. Sebab-Sebab Korupsi Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi antara lain yaitu : 1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. 2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika. 3. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. 4. Kurangnya pendidikan. 5. Adanya banyak kemiskinan. 6. Tidak adanya tindakan hukum yang tegas. 7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. 8. Struktur pemerintahan. 9. Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional 10. Keadaan masyarakat yang semakin majemuk. </li> <li> 6. Cara Memberantas Korupsi 1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama. 2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. 3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. 4. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. 5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. 6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. 7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. 8. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan mela-lui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. </li> <li> 7. Gerakan-gerakan atau organisasi anti korupsi di Indonesia. 1. GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara). 2. OAK (Organisasi Anti Korupsi) 3. ICW (Indonesian Corruption Watch) 4. SoRAK (Solidaritas Gerakan Anti Korupsi) 5. SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi) 6. MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) 7. TII (Transparency International Indonesia) 8. GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) </li> <li> 8. Negara negara yang banyak korupsi 1. Azerbaijan 2. Bangladesh 3. Bolivia 4. Kamerun 5. Indonesia 6. Irak 7. Kenya 8. Nigeria 9. Pakistan 10. Rusia 11. Tanzania 12. Uganda 13. Ukraina Lihat Negara kita berada di urutan berapa ? </li> <li> 9. Dampak Negatif Dari Korupsi Demokrasi Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Ekonomi Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Kesejahteraan umum negara </li> <li> 10. Contoh Gambar Dampak Ekonomi </li> <li> 11. Sekian dan terima kasih WASSALAMUALAIKUM WR. WB </li> </ul>