KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

  • Published on
    30-Nov-2014

  • View
    3.869

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Materi yang didasarkan pada Inpres No. 3 Tahun 2003 ini semoga bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pengembangan e-Gov di Indonesia.

Transcript

  • 1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA Sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Awang ANWARUDDIN Lembaga Administrasi Negara
  • 2. Dibarengi rasa syukur kepada Alloh swt dan disertai niat tulus untuk berbagi ilmu dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan di Indonesia, kami sajikan slide tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government di Indonesia. Materi pada slide ini merupakan hasil kajian yang dilakukan berdasarkan pada referensi, best evidence, dan benchmarking dari berbagai sumber. Kami berharap, materi pada slide ini akan semakin memperluas wawasan dan pengetahuan para pembaca. Selanjutnya kami persilakan pembaca untuk mengunduh dan mememanfaatkan materi dalam slide ini sebagai referensi dalam karya tulis atau sebagai bahan ajar pada Diklat, Seminar, Workshop, Bimtek atau kegiatan lainnya. Komunikasi interaktif melalui e-Mail sangat kami harapkan untuk kelengkapan materi dalam slide ini. Terima kasih. Jakarta, 3 September 2013 Awang ANWARUDDIN eMail awang@lan.go.id; awanglanri@gmail.com Assalamualaikum
  • 3. Dasar Pertimbangan 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 2
  • 4. Masyarakat Berbasis Pengetahuan Develop Regulation, Law, Incentive Systems Develop National Information Infrastructure Enhance On-going HRD and Capacity Building 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 3 2025 Indonesia to Reach a Knowledge-based Society 2020 Recognized as a Country based on ICT 2015 Entering an Indonesian Information Society 2010 Reaching 80% Accessibility 2006 2009 Government Transparency through e-Government 2005 National Campaign, Law and Regulations Dasar Pertimbangan (2)
  • 5. Mindset dan Culture Set Birokrasi Organisasi Pemerintahan Peraturan Perundangan Fungsi dan Kewenangan Jumlah dan Komposisi Pegawai Kualitas Pelayanan Publik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Manajemen Kepegawaian Sistem Pengawasan Internal Benang Kusut Birokrasi Indonesia Dasar Pertimbangan (3)
  • 6. Grand Design Reformasi Birokrasi 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 4 PerubahanMindsetDan CultureSet SDM Aparatur Kelembagaan Ketatalaksanaan KerangkaKebijakan NasionalReformasiBirokrasi Monitoring Dan Evaluasi Manajemen Perubahan ProfilBirokrasi2025 Pengawasan Pengelolaan Pengetahuan Reformasi Birokrasi Quick Wins Trust Akuntabilitas PerubahanMindsetdan CultureSet Birokrasi yang bersih, dan bebas KKN Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Peningkatan kualitas pelayanan Trust PROFILBIROKRASI2025 KERANGKAKEBIJAKANNASIONAL REFORMASIBIROKRASI Monitoring dan Evaluasi Manajemen Perubahan Pengelolaan Pengetahuan Reformasi Birokrasi
  • 7. Pelayanan publik yang mampu memenuhi kepentingan masyarakat luas, andal, terpercaya, dan mudah dijangkau. Fasilitas yang memadai untuk partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. Dua tuntutan utama masyarakat 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 6
  • 8. Pemerintah yang Diharapkan 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 6 E- GOV GOOD GOV mengembangkan sistem manajemen modern sehingga dapat memperpendek dengan organisasi berjaringan pengambilan keputusan memanfaatkan kemajuan TIK untuk mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan meningkatkan pelayanan publik mengembangkan sistem dan proses kerja fleksibel untuk memfasilitasi interaksi dengan lembaga lain, masyarakat, dunia usaha, dan internasional mengembangkan sistem manajemen modern sehingga dapat memperpendek dengan organisasi berjaringan pengambilan keputusan
  • 9. Good governance is a new paradigm of development oriented to the synergic and constructive interaction among the domains of state, private sector, and society so as to implement a good and accountable government and development. Good Governance Definition Private sector Society State Private sector Society State Society State Private sector Society State Private sector Dictatorship or Kingdom Countries Indonesia During The Old Era Indonesia During The New Era Democratic and Transp Countries Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
  • 10. ORIENTASI KONSENSUS AKUNTABEL TRANSPARAN RESPONSIF KEPENTINGAN MASYARAKAT EFEKTIF & EFISIEN KEPASTIAN HUKUM PARTISIPASI 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 7
  • 11. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi (seperti local/wide area networks, internet, intranet atau mobiles) oleh instansi pemerintah agar mempermudah interaksi dengan masyarakat, sektor usaha, instansi pemerintah lain, dan para pegawai. G2C G2B G2E World Bank (www.worldbank.org ) 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 1
  • 12. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. pemanfaatan kemajuan TIK agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah; E-Government adalah upaya pengembangan penye- lenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 8
  • 13. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik dengan kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas, dan menjangkaui seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional dan menghadapi persaingan perdagangan internasional. Pembentukan saluran komunikasi dengan lembaga negara lain serta penyediaan fasilitas bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. G2B G2G G4C G4E 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 9
  • 14. Berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan TIK. Berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses. Berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, penyaluran dan distribusinya. Berkaitan dengan kondisi pasar, sistem bisnis, dan regulasi yang mempengaruhi kelancaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat & dunia usaha. Berkaitan dengan difusi TIK dalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana TIK disosialisasikan kepada masyarakat. E-LEADERSHIP INFRASTRUKTUR JARINGAN PENGELOLAAN INFORMASI LINGKUNGAN BISNIS LINGKUNGAN BISNIS 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 10
  • 15. e-Leadership adalah kemampuan seorang pemimpin dalam membawa para pegawai di instansinya secara bersama-sama melintas bangsa, geografis, budaya dan batasan-batasan lainnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi 04 September 2013 14Awang Anwaruddin - e-Leadership
  • 16. Enthusiasm Listening Empowering Accountable Directive Effective & EfficientRisk-taker Supportive Humidity Integrity Participative 04.09.13 Kebijakan e-Government di Indonesia- Awang Anwaruddin 11
  • 17. TINGKAT PERSIAPAN, yang meliputi: Pembuatan situs informasi disetiap lembaga; Penyiapan SDM; Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, dll; Sosialisasi situs informas untuk internal maupun untuk publik. 1 TINGKAT PEMATANGAN yang meliputi : Pembuatan situs informasi publik interaktif; Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lemb