P3 b presentation h

  • View
    100

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pajak

Transcript

  • 1. Beberapa Ketentuan dalam P3B Suhanda

2. Ringkasan Pengenakan Pajak Atas Laba Usaha dari Pengangkutan Udara dan kapal *) Termasuk penghasilan dari Sewa kapal laut/udara secara full basis Sewa pesawat udara secara bareboat basis Sewa kapal laut secara bareboat basis, jika lesse bukan penduduk/BUT negara pihak lainnya Pemakaian/pemeliharaan (dan perlengkapan terkait) jika hubungan dengan penghasilan yang dimkasud dalam ayat 1 N o Negara Hak Pemajakan 1 Amerika Serikat Negara domisili *) 2 Jepang Negara domisili 3 Singapura Negara domisili (Pesawat udara) 50% dari pajak yang terutang berdasarkan UU domestik negara sumber (kapal laut) 3. PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Psl 9 Ayat 1 suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak pada persetujuan lainnya atau orang dan badan yang sama baik secara lansung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada persetujuan dan satu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya, dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuanganya diadakan atau diterapkan syarat - syarat yang meyimpang dari yang lazim belaku antara perusahan - perusahan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat - syarat itu tidak ada, namun tidak diterima karena adanya syarat - syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak. 4. PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Psl 9lanjutan Ayat 2 Apabila suatu negara pihak pada persetujuan mencakup laba satu perusahaan di Negara itu- dan dikenai pajak-laba yang telah dikenai pajak di Negara lainnya dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan-perusahaan independen, maka negara lain itu akan melakukan penyesuaian penyesuaian atas jumlah laba yang dikenai pajak. Penyesuain tersebut harus memperhatikan ketentuan lain dalam persetujuan ini dan apabila dianggap perlu, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada persetujuan saling berkonsultasi. 5. PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Psl 9..lanjutan Ayat 3 Ketentuan-ketentuan pada ayat 2 tidak berlaku bila hasil sidang peradilan memutuskan bahwa dilakukan penyesuaian laba sebagaimana diatur pada ayat 1, salah satu perusahaan dikenai hukuman karena telah melakukan penggelapan, kelalain yang disengaja atau kesalahan yang disengaja Ctt:Ayat 2 mengatur bahwa salah satu negara wajib melakukan correclative adjustment sebagai akibat dari koreksi yang dilakukan negara lain karena terjadinya transfer pricing sebagaimana yang dimaksud ayat 1. Ayat 3 mengatur bahwa correclative adjusment itu tidak perlu dilakukan bila ada keputusan yang final, yaitu koreksi yang dilakuakn dalam pemberlakuan ayat menyebabkan salah satu perusahaan dikenai hukuman karena melakukan karena telah melakukan penggelapan, kelalain yang disengaja atau kesalahan yang disengaja 6. D I V I D E N Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di salah satu Negara pihak pada Persetujuaan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujaun lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut Namun deviden itu dapat dikenai pajak di negara dimana perseroan yang membayarkan deviden tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Tetapi apabila penerima deviden adalah pemilik saham yang menikmati deviden itu merupakan penduduk negara lainnya, pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10 % dari jumlah bruto dividen apabila pemilik saham yang menikmati dividen tersebut adalah perseroan (selain persekutuan) yang memegang secara langsung paling sedikit 10% dari modal perseroan yang membagikan deviden 15 % dari jumlah bruto dividen dalam hal lainnya 7. D I V I D E N Catatan ! Negara maju cenderung memilih persentase yang sangat minim (5% atau 10% dari modal yang disetor) untuk dijadikan tolak ukur sebagai direct investment, sedangkan negara berkembang lebih suka memilih tingkat penyertaan yang tinggi (yaitu minimal 25% dari modal disetor). Bagi negara berkembang persentase yang rendah akan menyebabkan hilangnya penerimaan pajak, sebabnya tarifnya akan lebih rendah 8. Dalam menentukan besarnya tarif pajak atas deviden yang dikenakan di negara Sumber, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: Bila negara domisili (Neg. Maju) menganut sistim pengkreditan pajak, besarnya tarif tersebut harus ditentukan sedemikian rupa sehingga seluruh tarif gabungan antara tarif pajak atas perseroan dan deviden menghasilan tarif efektif yang lebih rendah daripada tarif pajak yang berlaku di negara Domisili dan juga perlu dipertimbangkan masalah pemberian insentif di negara sumber Bila negara maju menerapkan sistim pembebasan dalam penghindaran pajak berganda, tarif pajak ditentukan berdasarkan pertimbangan (a) asas tidak mengenakan pajak atas dividen yang diterima oleh persero dan (b) pengurangan tarif pajak atas deviden harus bersifat netral supaya hal ini menguntungkan investor Kedua negara tetap dapat mengenakan pajak atas deviden walaupun jumlahnya tidak berarti 9. DIVIDEN .lanjutan Tarif pengenakan pajak atas deviden yang tercantum dalam suatu perjanjian biasanya merupakan suatu kompromi antara dua negara yang mengadakan perjanjian. Tinggi rendahnya tarif pajak atas deviden menunjukan seberapa jauh Negara Sumber melepaskan hak pemajakannya. Biasanya tarif ini lebih rendah daripada tarif yang terdapat dalam undang-undang domestik. Apabila satu persekutuan diperlakukan sebagai perseroan (body corporate) perumusan ayat 2(a) harus disesuaiakn sehingga tarif yang lebih rendah juga dinikmati oleh persekutuan tersebut. Tarif pajak yang lebih rendah berdasarkan ayat 2 tersebut tidak berlaku atas pembayaran deviden kepada perantara seperi agen atau nominee 10. Pengertian modal Pengerian berdasarkan hukum perseroan. Unsur lain, khususnya cadangan tidak termasuk dalam pengertian tersebut; Besarnya modal ditunjukan dengan nilai nominal saham yang tertera pada neraca perusahaan yang bersangkutan; Tidak ada pembedaan berdasarkan jenis saham misalnya saham preferce, saham biasa, non voting saher dan sebagainya Jika berdasarkan Undang-undang domestik tentang perusahaan diperlakukan sebagai modal dan berdasarkan ketentuan thin capitalization, penghasilan yang berasal dari dana tersebut diperlakukan sebagai deviden sesuai pasal 10, maka nilai pinjaman atau dana tersebut juga dianggap sebagai modal untuk keperluan sub ayat a ini Jika sebuah perseroan tidak mempunyai berdasarkan UU perseroan maka yang dimaksud dengan modal untuk kepentingan ayat ini adalah semua penyertaan kepada perseroan tersebut, yang dijadikan dasar pembagian keuntungan. 11. DIVIDEN .lanjutan (ayat 3) Istilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam pasal ini berarti penghasilan dari saham - saham atau hak - hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, hak atas pembagian laba, serta penghasilan dari hak - hak dari perseroan lainya yang diperlakukan sama dalam pengenaan pajaknya sebagai penghasilan dari saham - saham oleh undang-undang Negara pihak pada Persetujuan dimana perusahaan yang membagikan dividen berkedudukan 12. DIVIDEN .lanjutan (Ayat 4) Ketentuan - ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Pesetujuan, menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dimana perseroan yang membayarkan dividen berkedudukan , dan pemilikan saham - saham atas nama dividen itu dibayarkan mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan Pasal 7 dan 14 13. DIVIDEN .lanjutan Deviden yang diterima dianggap sebagai business profit dan merupakan bagian penghasilan dari BUT yang bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku bila (orang pribadi) negara domisili melakukan kegiatan usaha tunduk kepada ketentuan pasal 14 (Independen personal service) yang mempunyai hubungan efektif dengan deviden tersebut. 14. DIVIDEN .lanjutan -Ayat 5- Apabila suatu perseroan yang berkedudukan disuatu Negara pihak pada Persetujuan memperoleh penghasilan atau laba dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya, Negara lain tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan kepada orang atau badan yang bukan penduduk negara lainnya itu, atau mengenakan pajak atas laba peseroan yang tidak dibagikan, meskipun seandainya dividen yang dibayarkan atau sebagian berasal dari laba atau penghasilan yang diperoleh di Negara pihak pada Persetujuan lainnya tersebut. 15. Branch Profit Tax Notwitstanding any other provision of this agreement where a company is a resident of a contracting state has a permanent estabalishment in other Contracting state , the profit of permanent may be subjected to an additional tax so charged shall not exceed per cent of the amount of such profit after decting there from income tax and other taxs on income imposed thereon in that other state 16. Ringkasan Tarif PPh Pasal 26 Atas Deviden & Laba Setelah Pajak Dari BUT Dalam P3B Indonesia No. Negara Dividen Portfolio (%) Penyertaan Langsung Pajak atas laba setelah pajak pada BUT 1. Amerika Serikat 15 15 15 10 15 10 2. Jepang 15 10 10 3. Singapura 15 10 15 17. B U N G A Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut Ayat ini memberikan prinsip dasar bahwa pengenakan pajak atas bunga yang timbul di salah satu negara, yang dibayarkan kepada penduduk negara lainya, dapat dikenai pajak di negara yang disebut pertama