Ppt implementasi negara hukum di era reformasi

  • View
    2.739

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. L/O/G/O Implementasi Negara Hukum di Era Reformasiwww.themegallery.com

2. L/O/G/OKelompok 7Yuli Rahmawati (118000016)Rizka Pratiwi Jaya (118000110)Maylita Fatmayanti (118000119)Sirajuddin Azhar (118000217)www.themegallery.com 3. L/O/G/O Mantan-mantan PresidenRepublik Indonesia www.themegallery.com 4. Implementasi NegaraHukum di Indonesia1 Sistem Hukum di Indonesia pada Era Reformasi2Kondisi Negara Indonesia Pasca Reformasi3 Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnyakualitasPenegakkan Hukum di IndonesiaPasca ReformasiUpaya-upaya dalam Menegakkan Hukum di4 Indonesia Pasca Reformasiwww.themegallery.com 5. Orde Lama Mantan Presiden pertama di Indonesia danPencetus lahirnyaPancasilawww.themegallery.com 6. Orde BaruMantan Presiden Kedua di Indonesia dan Identik denganTragedi Trisaktiwww.themegallery.com 7. Era ReformasiMantan Presiden Ketiga di Indonesia dan Identik dengan Reformasiwww.themegallery.com 8. Implementasi adalahPelaksanaan, penerapan Negara HukumEra ReformasiNegara yangperubahan secara drastisberdasarkan hukum, untuk perbaikan (bidang tidak berdasarkansosial, politik, dan agama) kekuasaan, dandalam suatu masyarakat pemerintahannya atau negara. Namunberdasarkan sistem Reformasi ini bukan konstitusi (hukum merupakan suatu tujuandasar) bukanmelainkan sebuah gerbangabsolutisme (kekuasaan dalam mewujudkan yang tidak terbatas).negara yang lebih baik dari sebelumnyawww.themegallery.com 9. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi negara hukum di era reformasi adalah penerapan konstitusi dalam sebuah negara yang berdasarkanhukumdasar (perundang-undangan)sehingga tidak bersifat absolutisme pada masa setelah era orde baru.www.themegallery.com 10. Amandemen AmandemenPertamaKedua Dilakukan pada tanggal 19 Amandemen ini dilakukan 18oktober 1999. Secara garisAgustus 2000. Secara garisbesar amandemen ini besar perubahan mengenaiditujukan untuk mengurangipemerintah daerah, wilayah kewenangan presiden dan negara, DPR, warga negara dan penduduk, hak azasilebih memberdayakan manusia, pertahanan danperan DPR sebagaikeamanan negara, danlembaga eksekutif. Yang lambang negara serta lagudiamanademen pada kali inikebangsaan. Yang adalah pasal 5, pasal7,diamanademen antara lain pasal9, pasal13, pasal14, pasal 18 A-B, pasal 19, pasal pasal15, pasal17, pasal20 20, pasal 22, pasal 25, pasal dan pasal 21.26, pasal 27, pasal 28 A-J,pasal 30 dan pasal 36 A-C.www.themegallery.com 11. Amandemen Amandemen KetigaKeempatDilakukan dalam sidang Ditetapkan pada 9 novemberumum MPR bulan agustus 2001. Secara garis besar 2002, meliputi hal-hal berikut: amandemen meliputi:Pemilihan presiden dan wakil Kedaulatan ditangan rakyat presiden secara langsung dan dilakukan menurut UUD(pasal 1 ayat2).(pasal6; pasal8).Negara Indonesia adalahPengangkatan DPDnegara hukum (pasal1 ayat(pasal22).3). Pendidikan nasional Tugas MPR mengubah dan (pasal31). menetapkan undang-undangKebudayaan nasional(pasal2 ayat1). (paal32). MPR melantik presiden dan Perekonomian nasioanlwakil presiden (pasal3 ayat (pasal33). 2) Kesejahteraan sosial (pasal34)www.themegallery.com 12. Kondisi Hukum di Indonesia Pasca ReformasiDapat dikatakan bahwa sesudah 11 tahun masa reformasi ini, kita menghadapi keadaan anomi dan anomali. Keadaan anomimencerminkan keadaan yang seolah-olahketiadaan norma (a-nomous), sedangkankeadaan anomali menegaskan adanya kekacauan struktural dan fungsional dalam hubungan antara lembaga dan badan-badan penyelenggara fungsi kekuasaan negara.www.themegallery.com 13. Faktor-faktor penyebab menurunnyapenegakkan hukum di IndonesiaLemahnya political will dan political action parapemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaranhukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisidan Advokat) dalam menegakkan hukum Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukumwww.themegallery.com 14. Faktor-faktor penyebab menurunnyapenegakkan hukum di Indonesia Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (formal justice) daripada keadilan substansial (substantial justice) Kebijakan (policy) yang diambil oleh para pihak terkait (stakeholders) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidakkomprehensif dan tersistematiswww.themegallery.com 15. Ikon kasus di negeri tercinta Yang telahmendewakan Aggodo W.sebagai aktor Yang telahintelektualnya. Peristiwa tersebutmenyeret menyebabkan Wakilkeluarnya PerpuKasus korupsi PresidenNo.4 Tahun 2009 tentang Pltdi Dirjen pajak Boediono dan Pimpinan KPK. oleh sebesar 28 Menkeu SriBerawal dari PerpuTertangkapnyaMiliar yang juga MulayaniNo.4 Tahun 2008Nazaruddin dan telah menyerettentang Jaring Indrawati. Angelina para petinggi- Pengaman Sistempetinggi Polri. Keungan (JPSK) Sondakhwww.themegallery.com 16. Upaya-upaya penegakkan hukumdi Indonesia pasca ReformasiMelakukan pembenahan dan penataan terhadap sistemhukum yang ada. Terkait dengan struktur sistem hukum,perlu dilakukan penataan terhadap intitusi hukum yangada seperti lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, danorganisasi advokat. Selain itu perlu juga dilakukanpenataan terhadap institusi yang berfungsi melakukanpengawasan terhadap lembaga hukum. Dan hal lain yangsangat penting untuk segera dibenahi terkait denganstruktur sistem hukum di Indonesia adalah birokrasi danadministrasi lembaga penegak hukum.www.themegallery.com 17. L/O/G/OThank You! www.themegallery.com

Recommended

View more >