Presentasi seminar money laundering

  • Published on
    23-Jun-2015

  • View
    3.349

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Judul Skripsi Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut

Transcript

<ul><li> 1. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang SecaraBerlanjut(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PN.Jakarta SelatanNo.254/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel Disusun Oleh : Tri Agung Pamungkas E1A004055</li></ul><p> 2. PendahuluanI. Latar BelakangPencucian Uang merupakan Fenomena dunia dan merupakan tantanganinternasional Negara kita mempunyai banyak faktor yang menguntungkan untukmelakukan money laundering, sehingga tidak ragu jika negara kita di-capsebagai negara yang tidak kooperatif dalam memerangi jenis kejahatan tersebut Upaya nasional untuk membangun rezim anti pencucian uang diundangkannya Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hingga amandemenyang melahirkan Undang-udang No. 25 Tahun 2003. Di dalam Pasal 3 ayat (1) memberikan ruang lingkup dari berbagai modus tindak pidanapencucian uang. Ditempatkan 8 (delapan) modus dimana seseorang dapat dipidanakarena sengaja melakukan pencucian uang. Kemudian Pasal 30 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Sendiridalam proses peradilannya menundukan diri pada KUHAP kecuali ditentukanlain dalam undang-undang tersebut. Di tahap persidangan untuk dapat menjerat terdakwa pada suatu perkara tindakpidana sangat bergantung pada penuntut umum dalam menyusun dakwaan dantuntutannya 3. Dalam upaya membuktikan apakah tindak pidana yang didakwakan penuntut umumitu terbukti atau tidak, hakim dalam menjatuhkan putusan selalu mendasarkan padaalat alat bukti yang sah. Dalam hal ini hakim harus berhati hati dalam menilai danmempertimbangkan masalah pembuktian, karena masalah pembuktian ini ditentukannasib terdakwa. Maka dalam hukum acara pidana (KUHAP) terdapat caramempergunakan alat bukti, yaitu tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang mengatur :Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabiladengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwaterdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam putusan Pengadilan Negeri No. 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel. Telah dinyatakan bahwa terdakwa Lukman hakim telah terbukti melakukan tindakpidana pencucian uang secara berlanjut melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-UndangNo.25 tahun 2003 perubahan atas Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentangTindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan dikuatkan oleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat,keterangan terdakwa dan petunjuk. sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Oleh karena itu terdakwa kemudian dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah)subsidair 6 (enam) bulan kurungan 4. II. Perumusan Masalah1. Bagaimana penerapan Pasal 183 KUHAP untuk membuktikan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut pada perkara No. 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel.?2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara No. 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel. ? 5. Pembahasan1. Penerapan Pasal 183 KUHAP untuk membuktikan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut pada perkara No. 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel. Hukum Acara Pidana Indonesia menganut prinsip dan teori pembuktiannegatief wettelijk bewijs theorie . Bertitik tolak dari uraian diatas untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwamenurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen Pembuktian harus dilakukan, menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sahmenurut undang-undang Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dengan alat-alat bukti yangsah menurut undang-undang. (M. Yahya Harahap, 2001 : 257). Mengenai prinsip dan teori pembuktian negatief wettelijk bewijs theorie dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP Sistem pembuktian secara negatif tersebut dapat dikatakan pula telah memadukan kedua unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, Dengan kata lain menurut Pasal 183 KUHAP dapat dikatakan bahwa : Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; 1) Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 2) terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. (Yahya Harahap, 2001 : 258).Untuk penerapan Pasal 183 KUHAP pada perkara No. 254/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel. dilihat dariterpenuhinya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat(1) KUHAP yang perlu dibuktikan dalam persidangan dan dengan alat-alat bukti yang sahyang diajukan ke depan persidangan dalam perkara No. 254/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel. adalahsebagai berikut : 6. 1. Keterangan saksi Pengertian keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAPKeterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupaketerangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihatsendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Pasal 185 ayat (5) KUHAPDinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiransaja, bukan merupakan keterangan saksi Di dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAPdikatakan bahwa dengan keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperolehdari orang lain atau testimonium de auditu. Pasal 185 ayat (2) KUHAPKeterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukupuntuk membuktikan kesalahan terdakwa atau dikatakan bahwa satu saksi atau ununstestis nullus Pasal 160 ayat (3) KUHAPAgar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat, maka sebelumsaksi memberi keterangan terlebih dahulu, wajib mengucapkan sumpah atau janjimenurut agama masing-masing Didalam persidangan telah diajukan saksisaksi Oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak enam orang saksi yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah. Dalam memberikan keterangannya para saksi telah memberikan keterangannya mengenai apa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. 7. 2. Keterangan Ahli Pengertian keterangan Ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP Alat-alat bukti Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 186 KUHAP Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 28 KUHAP mengenai pengertian keterangan ahli,dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan pasal 186 KUHAPAlat-alat bukti keterangan ahli yang sah yang diajukan dipersidangan dalam perkaratersebut Jaksa Penunutut Umum mengajukan tiga orang ahli yaitu sebagai berikut :1). Ahli Syarial Azis, SH.MM., merupakan ahli dibidang Perbankan.2). Ahli Agus Triyono, SH, Mkn, merupakan ahli dibidang pencucian uang3). Ahli Garda T. Paripurna., merupakan ahli dibidang pencucian uang3. SuratAlat Bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAPMenurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurutundang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yangdikuatkan dengan sumpah (M. Yahya Harahap, 2001:285)Alat bukti Surat yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut:Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor LAB 3912/DTF/2004 tanggal 24 Agustus 2004 8. 4. Petunjuk Pengertian Petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP sebagai berikut : perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persuaiannya, baik antara yang satu dengan yang yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: 2) Keterangan saksi; 3) Surat; 4) Keterangan terdakwa.Diperoleh fakta-fakta hukum yang merupakan petunjuk di dalam persidangan5. Keterangan Terdakwaketerangan terdakwa ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan,tetapi membenarkan beberapa keadaan atas suatu perbuatan yang menjurus kepadaterbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti (Andi Hamzah, 1996 :287)Dalam persidangan Terdakwa Lukman hakim memberikan keterangan yang menyangkaldakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atas suatu perbuatan yang menjuruskepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti.Terkait dengan sistem pembuktian dalam putusan ini sudah sesuai dengan teori pembuktianmenurut undang-undang secara negatif (negatief wettlijk). Dalam perkara No.254/PID.B/2005/PN.Jak.sel., telah mempergunakan 5 Alat bukti yang sah sedangkan dilihat dari ketentuanyuridisnya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dijadikan dasar bagi hakimdalam menjatuhkan pidana. 9. 2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara No. 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel 1).memeriksa alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. yaitu :keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan dilengkapibarang bukti, maka dengan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwaterdakwa telah melakukan perbuatan pidana maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah,seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diancamkan dalam bentukdakwaan tunggal. 2). Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi syarat-syarat dapat dipidananya seseorang Perbuatan (Tat-Handlung Handeling Gedraging)Terbuktinya perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana pencucian uangsecara berlanjut didasarkan sebagai berikut:a) Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undangPerumusan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPdapat dijabarkan dalam beberapa unsur :(1) Unsur setiap orang(2) Unsur dengan sengaja membayarkan harta kekayaan(3) Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.(4) Unsur perbuatan yang diteruskan atau berlanjut Sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa Penunutut umum berbentuk dakwaan tunggal 10. b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum, unsur inimerupakan suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan, dan bukan terhadapdiri si pembuat. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itumasuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.(Sudarto, 1990 : 44)Alasan pembenar dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan,Meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undangkalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan(Soedarto, 1991 : 33)b. Adanya Kesalahan dalam diri orang yang melakukan perbuatanUntuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. bahwa orangyang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).(Sudarto, 1991 : 1). kesalahan dalam arti seluas-luasnya terdiri atas tiga unsur, yaitu : a) Asas kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaansi pembuat harus normal; b) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuataanya yang berupakesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); c) Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. 11. a) Adanya kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. (Soedarto, 1991:5).b) Adanya kesengajaan (Dolus) atau Kealpaan (Culpa) Menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982 : 167)c) Tidak ada alasan Pemaaf Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum), dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat Dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum, jadi disini Ada Alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan(Sudarto, 1991:34)3. mempertimbangkan juga berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yang perumusannya sebagai berikut :Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atautindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumdari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 12. PenutupI. SimpulanDari apa yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Penerapan Pasal 183 pada perkara No 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel.a. Adanya pembuktian dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah yang diaturdalam 184 KUHAP, yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat,keterangan terdakwa, petunjuk serta barang-barang bukti yang ada; b. Diterapkanya sistem pembuktian menurut KUHAP yaitu sistem pembuktianundang-undang secara negatif, sehingga telah sesuai dengan ketentuanPasal 183 KUHAP. maka dengan terpenuhinya alat-alat bukti yang telah diajukanoleh jaksa penuntut umum di persidangan dengan alat bukti tersebut hakimmemperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana,maka terdakwa Lukman Hakim dapat dinyatakan bersalah melakukanTindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut.2. Pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara No. 254/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel.a. Adanya pembuktian dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam 184 KUHAP, yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang-barang bukti yang ada;b. Terpenuhinya semua syarat-syarat mengenai dapat dipidananya seseorang. 13. b. Terpenuhinya semua syarat-syarat mengenai dapat dipidananya seseorang. 1). Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uangsecara berlanjut melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.25 tahun 2003perubahan atas Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2). Perbuatan terdakwa, merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum formil (hukum tertulis); 3). Tidak adanya alasan pembenar. 4). Terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuataanya yang telah dilakukan 5). Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Lukman Hakim termasuk dolus (kesengajaan) hal ini terbukti dalam persidangan 6). Tidak adanya alasan pemaaf C. Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwayang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP huruf (f)II. SaranBerdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadapperkara dengan register perkara 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel. penulis kurang setujujumlah pidana yang dijatuhkan, dirasakan masih teralu ringan. Penulis tidak sependapatdengan pidana yang dijatuhkan, karena perbuatan terdakwa Lukman Hakim menimbulkankerugi...</p>