Poster brt bandar lampung

  • Published on
    19-Jul-2015

  • View
    54

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>PowerPoint Presentation</p> <p>PENGEMBANGAN BRT DENGAN KONSEP KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA(Studi Kasus Kota Bandar Lampung)Ida Bagus Ilham Malik, ST., MT. Dosen Teknik Sipil di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Bandar Lampung (UBL) Peneliti di Center for Urban and Regional Studies (CURS) UBLAbstrakPengembangan angkutan di Kota Bandar Lampung berbeda dengan pengembangan BRT dibeberapa kota yang di inisiasi oleh Kemenhub. Di Bandar Lampung, bus disediakan oleh konsorsium PO yang tergabung dalam Organda. Halte dibangun oleh pengusaha advertising dan pihak ketiga lainnya. Posisi pemerintah murni sebagai fasilitator dan regulator. Hasilnya, Bandar Lampung memiliki 3 koridor BRT (2014), dengan 90 bus BRT, lebih dari 40 halte, dan tidak ada subsidi dari pemerintah (zero subsidy). Dan semuanya berjalan secara normal.1. Kondisi angkutan umum di Bandar Lampung dan kemacetan lalu lintas hingga 2010, yang membutuhkan penanganan dari pemerintah kota.</p> <p>lifestyle.kompasiana.com</p> <p>kotabarulampung.blogspot.com2. BRT dikembangkan di 14 Kota di Indonesia. Kemenhub menyediakan bus. Halte dan seluruh biaya operasional BRT disubsidi oleh Pemkot setempat</p> <p>3. Skema tersebut menyebabkan dana APBD banyak tersedot untuk subsidi. Sementara, tata kelola perusahaan pemda tidak baik. Akibatnya subsidi besar namun besaran pelayanan sangat rendah. Ada yang disubsidi puluhan miliar, namun hanya memiliki 1 koridor dan belasan bus.</p> <p>4. Bandar Lampung mengembangkan BRT dengan konsep KPS karena anggaran APBD terbatas untuk subsidi (2011). Sementara kebutuhan angkutan umum tinggi. Kini (2013), BRT beroperasi di 3 koridor dengan 90 unit BRT. Non subsidi.TRANS BANDAR LAMPUNGRAJABASA - PANJANG</p> <p>5. Pengembangan BRT Bandar Lampung dapat terlaksana karena adanya komitmen pemerintah kota (dalam hal ini Walikota) untuk mengembangkan BRT, adanya pengusaha yang tergabung dalam Organda yang melihat adanya peluang, dan dukungan DPRD terhadap program yang berpihak pada masyarakat. Serta, adanya edukasi dari media, peranan kelompok masyarakat dan dukungan kajian dari kalangan akademisi.6. Kesimpulannya adalah:Perlu komitment bersama antar semua pihak terkait, dalam upaya menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas kota melalui pengembangan angkutan umum.Pemerintah kota, kalangan pengusaha angkutan yang tergabung dalam Organda, kalangan perguruan tinggi, media massa, DPRD kota, dan kolompok masyarakat lainnya, jika bekerjasama akan dapat mewujudkan BRT secara mandiri, tanpa subsidi.BRT Bandar Lampung masih membutuhkan penyempurnaan. Namun setidaknya, mulai 2011 yang lalu, kota ini telah memulai langkah pengembangan angkutan umum perkotaan yang berkelanjutan.</p>