Surat terbuka kemitraan ttg svlk utk presiden jokowi

  • Published on
    04-Aug-2015

  • View
    108

  • Download
    0

Transcript

1. . I`L`V`THBLICC ./_ _, o .resi . n inkemraan iziUc 'efiapsti-r . rshp _ No ' :S22/ED/ Dec/2014 Jakarta,22 Desember 2014 Lampiran :- - Kepada,Bapak Joko Widodo,Presiden Republik Indonesia di JakartaPerihal:Surat Terbuka Wajib Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tanggal 1 Januari 2015Dengan hormat,Teriring doa semoga Bapak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Bapak Presiden yang kami muliakan, Sehubungan dengan pemberitaan di media yang berkembang akhir-akhir ini,dimana telah terjadi pro dan kontra atas diwajibkannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada ekspor produk industri Kehutanan pada tanggal 1 Januari 2015 (Permendag No.81 Tahun 2013).Situasi ini telah menimbulkan kebingungan dan keraguan beberapa Pemerintah Daerah dan pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) bidang perkayuan yang sedang berproses memenuhi SVLK.Kondisi ini juga menimbulkan keprihatinan kami dari Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan)/ The Partnership for Governance Reform,sebuah Organisasi Non Pemerintah/ NGOs nasional yang berbasis di Jakarta. Bapak Presiden yang kami homiati, Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa latarbelakang penyusunan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah masifnya kegiatan pembalakan liar (illegal logging) dan perdagangan kayu liar (illegal logging trading) yang terjadi saat itu,yang telah memberikan kontribusi negatif terhadap nama baik Indonesia,kerusakan dan penyusutan luas daerah berhutan,meningkatkan dampak kerusakan lingkungan dan menghilangkan devisa negara.Illegal logging masih terjadi sampai saat ini,meskipun volume dan intensitasnya sudah semakin menurun. Sejak disusun dan ditetapkan pada tahun 2009, pada 2 tahun - 3 tahun terakhir perkembangan dan pengakuan terhadap SVLK sebagai satu-satunya Negara yang telah menyusun Timber Legality Assurance System/ T LAS cukup pesat sehingga Uni Eropa bersedia menandatangani FLEGT-VPA pada tanggal 31 September 2013. Demikian pula dengan kemajuan inisiasi Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Amerika Serikat,Australia,Kanada,Jepang,Korea dan Tiongkok. Bersama Kementerian terkait,beberapa organisasi non pemerintah seperti Kemitraan,WWF Indonesia,The Nature Concervancy (TNC) Indonesia Program,Yayasan Kehati,Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI) dan NGOs regional-lokal lainnya,serta beberapa asosiasi seperti ASMINDO,APKINDO,APHI dan ISWA telah bersungguh-sungguh mendukung dan mengawal pelaksanaan- SVLK agar pelaku usaha disektor Kehutanan,pemilik Hutan Rakyat dan IKM Perkayuan dapat memenuhi SVLK.Sampai tanggal ll November 2014 telah ada 130 HPH 00.281.587 hektar),88 HTI (5.866.793),57 KPH (2.449.254),93 HR (42.672) dan 909 industri yang memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PI-IPL) dan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK),dengan luas kawasan hutan tersertifikasi 18.597.634 ha dan non kawasan hutan/ APL seluas 42.672 ha (Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Dukungan Pemerintah Daerah terhadap upaya percepatan pelaksanaan SVLK mulai terlihat nyata,misalnya:Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,Jawa Timur,D. I. Yogyakarta,dan beberapa Pemerintah Kabupaten/ Kota,seperti:Klaten,Jombang,Jepara,Solo,Pasuruan,Malang,Nganjuk,Ngawi,Wonogiri,Blitar,Tulungagung,Trenggalek,Ponorogo,Madiun dan Magetan.Baik melalui pengalokasian pendanaan di APBD,membentuk Kelompok Kerja dan Klinik SVLK,mempercepat proses perizinan,serta membuat Peraturan dan Kebijakan Kepala Daerah.Akan menyusul Bojonegoro,Blora,Sragen,Sukoharjo,Probolinggo dan beberapa Kabupaten/ Kota lainnya. _ Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di IndonesiaJl.Wolter Monginsidi No.3 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110 Telp. : (021) 727 99566 * Fax. : (021) 720 5260, 720 4230 * www. kemitraan. or. id 2. ~ azvernanc -.r*- - .`_. __. , . cforlnin kemflraan Indoncsrs pzrtr. ... -.", )Bapak Presiden yang kami hormati, Perlu diperhatikan bahwa negara-negara sahabat pesaing perdagangan mebel dan industri Kehutanan saat ini sedang berusaha menyusun Sistem Penjaminan Legalitas Kayu (Timber Legality Assurance System/ TLAS) di negaranya masing-masing,seperti:Malaysia sejak tahun 2006, Vietnam sejak tahun 2011, Laos,Myanmar dan Thailand sejak 2013. Namun sampai saat ini belum ada yang menyelesaikannya.Hal ini dikarenakan Uni Eropa belum menerima sistem penjaminan yang telah disiapkan dan disusun oleh negara-negara tersebut.Beberapa Negara ini telah datang untuk mengetahui dan belajar tentang TLAS Indonesia.Jika Negara-negara ini telah disetujui dan diakui TLAS-nya oleh Uni,Eropa dan Negara konsumen lainnya,maka Negara-negara ini akan kembali menjadi pesaing Indonesia dalam perdagangan kayu dan produk kayu legal dipasar Internasional. Bapak Presiden yang mulia, Penundaan dan/ atau pelonggaran SVLK sebagaimana yang telah diusulkan oleh Kementerian tertentu akan berdampak negatif pada eksistensi,kredibilitas dan akuntabilitas Pemerintah Indonesia di mata pelaku usaha/ IKM yang telah memiliki SVLK dan yang sedang berproses memenuhi SVLK,serta negara sahabat yang telah menanda tangani perjanjian perdagangan kayu/ produk kayu legal dan yangtelah melakukan pertemuan dan negosiasi awal dengan Pemerintah Indonesia. Untuk itu kami berpendapat dan bermohon kepada Bapak Presiden untuk mendukung upaya wajib SVLK pada tanggal l Januari 2015 dan mengeluarkan Surat Keputusan atau peraturan/ kebijakan lainnya yang berkaitan dengan percepatan dan kemudahan dalam pengurusan perizinan yang dapat menjadi pegangan Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait,sehingga iklim usaha semakin membaik dan keberterimaan pasar terhadap produk asal Indonesia semakin meningkat.Selain itu,dapat kiranya Bapak Presiden mendukung peningkatan status hukum SVLK dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan yang lebih tinggi dengan tetap mengedepankan pelibatan para pihak sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Bapak Presiden yang terhormat, Kemitraan dan lembaga-lembaga lain yang selama ini mendukung pelaksanaan SVLK berkeyakinan bahwa dengan diberlakukannya SVLK pada tanggal 1 Januari 2015, akan memberikan kontribusi positif bagi perdagangan kayu legal,penguatan tata kelola perizinan dan pengelolaan hutan Lestari pada umumnya. Demikian disampaikan.Atas perhatian dan dukungan Bapak Presiden disampaikan terima kasih.Hormat Kami, Ttd Kemitraan Bagi Pembaruan Tata PemerintahanTembusan: - Kepada Yth.Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta- Kepada Yth.Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta- Kepada Yth.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta - Kepada Yth.Perwakilan Uni Eropa di Jakarta- Kepada Yth.Pemangku kepentingan terkaitInformasi lebih lanjut dapat menghubungi:Sita Supomo (sita. siipomo@ken1itraan. or. id),Hasbi Berliani (hasbi. berliani@kemitraan. or. id) dan Fazrin (fazrin. rahmadani@kemitraan. or. id)Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di IndonesiaJl.Wolter Monginsidi No.3 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110 Telp. : (021) 727 99566 * Fax. : (021) 720 5260, 720 4230wwwkemitraanorid