Sistematika Penyelesaian Sengketa Pajak

  • Published on
    21-Apr-2017

  • View
    622

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar BelakangSekalipun pungutan pajak sudah diatur dalam perundang-undangan perpajakan, harus diakui dan dipahami bahwa segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai dengan proses hukum yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemerintah selaku pemungut pajak maupun masyarakat yang terkena pajak. Umumnya sengketa pajak itu terjadi disebabkan adanya perbedaan pendapat terhadap tanggal surat pemberitahuan, dan perbedaan lainnya.Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah wajib pajak dan pemahaman hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tidak dapat dihindarkan akan timbulnya sengketa perpajakan yang memerlukan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana. Dalam rangka menyelesaikan sengketa pajak yang umumnya berawal dari upaya hukum wajib pajak, pemerintah membentuk Pengadilan Pajak sebagai tempat penyelesaian sengketa perpajakan. penyelesaian sengketa perpajakan melalui lembaga yang dibentuk pemerintah atau yang diatur di dalam perundang-undangan perpajakan, menjadi cara bijak yang bisa dilakukan agar keadilan dan kepastian dalam proses pemungutan pajak tetap berjalan dengan baik.Oleh karenanya, dalam makalah ini, penulis akan menguraikan Pengadilan Pajak dan penyelesaian sengketa perpajakan.

B. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalahnya ialah Bagaimana sistematika penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Pajak?

C. Tujuan PenulisanPenulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pajak. Selain itu pula, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Di samping bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut, makalah ini juga dibuat guna menambah pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai penyelesaian sengketa pajak dan Pengadilan Pajak dan agar makalah ini dapat diijadikan referensi bagi para pembaca.

BAB IIPEMBAHASAN

A. Sengketa Pajak Definisi sengketa pajak terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang saat ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa pajak pada tingkat banding dan gugatan. Undang-undang tersebut Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Ada dua cara menyelesaiakan sengketa pajak, pertama melalui upaya hukum administrasi dan kedua melalui jalur pengadilan. Upaya hukum administrasi dilakukan agar wajib pajak dapat memperoleh keadilan. Dalam menerbitkan surat ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak bisa saja keliru. Misalnya keliru dalam hal tulisan, pengenaan tarif, atau yang lainnya. Oleh karenanya, perundang-undangan mengatur soal pembetulan. Kekeliruan yang terjadi dapat diselesesaikan dengan cara pembetulan dan dengan mengajukan keberatan. Upaya hukum pembetulan dan keberatan merupakan upaya hukum administrasi. Namun dalam makalah ini, kami hanya akan membahas upaya hukum administrasi melalui keberatan. Sengketa pajak yang bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan meliputi banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Hal ini diberlakukan sama, baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah. Dengan dibukanya penyelesaian sengketa pajak melalui peradilan pajak diharapkan tercipta keseimbangan hak antara wajib pajak dan fiskus dalam penetapan pajak, yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak. B. Sanksi Pajak Wajib pajak yang terbukti bersalah atau melanggar ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang KUP. Secara garis besar, pengenaan sanksi pajak ini ada dua, yaitu pertama, sanksi administrasi karena Wajib Pajak melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif. Dan kedua, sanksi pidana karena Wajib Pajak melanggar ketentuan-ketentua pidana. Pelanggaran ini akan menentukan berat ringannya sanksi yang akan diberikan. Wajib Pajak biasanya akan dikenakan sanksi administrasi karena melanggar hal-hal seperti tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan maupun Surat Pemberitahuan Masa, terlambat membayar besarnya pajak terutang ke bank sesuai batas waktu yang ditentukan. a. Sanksi Administrasi Denda Sanksi denda diatur dalam 10 Pasal KUP, yaitu sebagai berikut: 1. Sanski sebesar Rp 500.000 dan 1.000.000 yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang KUP. Sanksi sebesar Rp 500.000 dikenakan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Sebesar Rp 100.000 apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa lainnya dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pengahasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan sebesar Rp 1.000.000 apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. 2. Sanksi sebesar 150% yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP. Sanksi ini dikenakan Wajib Pajak yang telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. Terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut, tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan pembayaran jumlah pajak berserta sanksi administrasi denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 3. Sanksi sebesar 50% yang diatur dalam Pasal 25 ayat (9). Sanksi sebesar 50% dikenakan dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Denda dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi denda pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 4. Sanksi sebesar 100% yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5d). Sanksi sebesar 100% dikenakan dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau didahulukan sebagian. Denda dihitung dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 5. Sanksi sebesar 1 kali dan paling banyak 2 kali yang diatur dalam Pasal 36 Undang-undang KUP. Sanksi sebesar paling sedikit satu kali dan paling banyak dua kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang dikenakan apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana pajak karena kealpaannya. 6. Sanksi sebesar 2 kali atau paling banyak 4 kali yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang KUP. Sanksi sebesar paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dikenakan apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana pajak karena kesengajaannya. Sanksi ini merupakan akumulasi dengan sanksi pidana berupa penjara. 7. Sanksi sebesar 2 kali dan paling banyak 6 kali yang diatur dalam Psal 39 A Undang-undang KUP. Sanksi sebesar 2 kali atau paling banyak 6 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Denda ini dikenakan apabila Wajib Pajak sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, yang tidak berdasarkan yang sebenarnya dan juga belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 8. Sanksi sebesar paling banyak Rp 25 juta. Diatur dalam Pasal 41 A Undang-undang KUP. Sanksi sebesar paling banyak Rp 25 juta dikenakan apabila seseorang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukit yang tidak benar. Sanksi denda ini dibarengi dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. 9. Sanksi paling banyak Rp 75 juta yang diatur dalam Pasal 41 B Undang-undang KUP. Sanksi sebesar paling banyak Rp 75 juta dikenakan apabila seseorang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Sanksi denda ini dibarengi dengan penjara paling lama 3 tahun. 10. Sanksi paling banyak Rp 1 miliar yang diatur dalam Pasal 41 C Undang-undang KUP. Sanksi sebesar paling banyak Rp 1 miliar dikenakan apabila seseorang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data sebagaimana diatur dalam Pasal 35 A ayat (1) Undang-undang KUP. Sanksi denda ini dibarengi dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. 11. Sanksi sebanyak 4 kali jumlah pajak terutang yang diatur dalam Pasal 44 B Undang-undang KUP. Sanksi sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan dikenakan apabila Wajib Pajak akan dihentikan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

b. Sanksi Administrasi Bunga Sanksi administrasi berupa bunga diatur dalam 12 pasal. Hampir semua pasal tersebut menyebutkan sanksi bungan sebesar 2% per bulan. Ketentuan sanksi bunga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Sanksi bunga 2% perbulan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang KUP. Sanksi ini dikenakan dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Bunga diitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan terakhir sampai dengan tanggal pembayaran. 2. Sanksi bunga 20% per bulan dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-undang KUP. Sanksi ini dikenakan dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Bunga diitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. 3. Sanksi bunga 2% perbulan dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-undang KUP. Sanksi ini dikenakan dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak. Bunga dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. 4. Sanksi bunga 2% perbulan dalam Pasal 9 ayat (2b) Undang-undang KUP. Sanksi ini dikenakan dalam hal pembayaran atau penyetoran pa