Paparan kapus oi cybercrime

  • Published on
    09-Aug-2015

  • View
    37

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  1. 1. Diplomasi Cybercrime Indonesia: Posisi dan Kepentingan Indonesia di Forum Multilateral Fikry Cassidy Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (P3K-OI) BPPK Kementerian Luar Negeri
  2. 2. Pendahuluan Pembahasan isu cyberspace dalam konteks keamanan mencakup: Cybercrime Cyber-defense Cyber-security Indonesia aktif dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral untuk pembahasan isu tersebut
  3. 3. Diplomasi Multilateral Indonesia terkait Cyberspace International Telecommunication Union (ITU) UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) UN Office on Drug and Crime (UNODC) UN Group of Governmental Experts (GGE) Internet Governance Forum (IGF) World Summit on Information Society (WSIS) APEC ASEAN
  4. 4. Budapest Convention (2001) Budapest Convention dianggap belum merepresntasikan kepentingan negara berkembang, terutama isu transfer teknologi. Perbedaan posisi: Negara-negara Barat mengedepankan freedom of expression dan menolak pembentukan code of conduct Negara-negara berkembang (India, RRT, Brazil, Rusia) memandang diperlukan code of conduct untuk mengatur kehidupan negara dalam konteks ICT
  5. 5. UN GGE Tujuan GGE: menjajaki kerja sama dalam mengatasi ancaman di dunia maya. Masih terdapat pandangan antara sejumlah negara terkait: Bentuk dan potensi di dunia maya Pengaturan dalam dunia maya Tahun 2012-2013 merupakan salah satu anggota GGE, Laporan GGE dalam periode tersebut memuat: Rekomendasi norma dan aturan terkait tanggung jawab negara dalam penggunaan ICT Rekomendasi kerja sama confidence building measure, penegakan hukum, dan pertukaran informasi Rekomendasi peningkatan kapasitas negara
  6. 6. UN GGE (2) GGE on Development in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security, Indonesia mengajukan beberapa usulan, antara lain: perlunya ditegaskan bahwa ICTs bersifat dual-use yang dapat dimanfaatkan baik untuk tujuan damai maupun tindak kriminal. prakarsa dan upaya di bidang keamanan ICTs tidak hanya berlangsung di tingkat bilateral dan multilateral, melainkan juga dilakukan pada tingkat regioanal, seprti yang dilakukan oleh ARF. upaya-upaya mengatasi ancaman yang disebabkan oleh penggunaan ICTs tidak hanya dilakukan oleh PBB, melainkan juga dikembangkan oleh organisasi internasional lainnya, misalnya ITU. mengingat hukum internasional maupun norma-norma internasional yang relevan dengan penggunaan ICTs, khususnya untuk kegiatan yang melanggar hukum masih belum memadai, upaya untuk mengembangkan perangkat- perangkat hukum baru terkait ICTs perlu terus dilanjutkan. pentingnya penigkatan kemampuan khususnya bagi negara berkembang masih memiliki keterbatasan infrastruktur ICT dalam rangka membangun kerja sama untuk dapat mengatasi ancaman dari penyalahgunaan ICT.
  7. 7. Conference on Cyberspace Outcome dari Konferensi London (2011): Raising awareness Capacity building Kemajuan kerja sama ekonomi, sosial, dan keamana terkait isu cyberspace Outcome dari Konferensi Seoul (2013): Penekanan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kemananan Internasional, cybersecurty, dan cybercrime Capacity building Umumnya negara-negara menyepakati perlunya sebuah norma untuk mengatur behaviour di dunia maya Konferensi tahun 2015, akan dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 16 17 April 2015. Memiliki agenda untuk membahas peningkatan kapasitas, keamanan internasional, internet dan pertumbuhan ekonomi, serta diskursus antara kebebasan dan privasi.
  8. 8. Keynote Speech Menlu pada Seoul conference Indonesia memandang bahwa hendaknya cyberspace dimanfaatkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan mempromosikan demokrasi dan toleransi. Memastikan dunia maya tidak menjadi ajang pertarungan atau persaingan Perlunya membuat prinsip dan norma global Perlunya menjembatani digital divide antara negara maju dan berkembang serta perkotaan dan pedesaaan
  9. 9. Usulan-usulan Indonesia Pertemuan ITU di Korea Selatan 2014: mengusulkan pentingnya common understanding dan kerja sama internasional terkait cyberspace Indonesia menyambut baik ITU Connect 2020 dengan prinsip Growth, Inclusiveness, Sustainability, Innovation and Partnership World Summit on Information Society Forum (2013): menekankan pembangunan ICT yang pro lokal, infrastruktur yang terjangkau, dan memperkecil kesenjangan digital (Indonesia connected) Terkait isu kebebasan berekspresi, Indonesia memandang bahwa kebebasan memiliki batasan dan tanggung jawab.
  10. 10. HLLM dan IGF Indonesia menjadi tuan rumah High Level Leaders Meeting dan Internet Governance Forum ke-8 pada tahun 2013. Secara menyampaikan Perlunya norma dan etika di cyberspace Pemanfaatan internet untuk mendorong kemajuan, perdamaian, dan kemakmuran Meningkatkan pendekatan multistakeholders untuk internet governance yang memperkuat HAM, mengakui kedaulatan negara, serta cyber-ethics
  11. 11. Cyber-defense Indonesia mendukung: Penguatan kapasitas negara dalam menjaga pertahanan dan kemanan di bidang cyber Mendorong transfer teknologi untuk penguatan cyber defense Secara tegas tidak mendukung pengembangan kekuatan bersenjata yang menggunakan elemen ICT untuk mengancam perdamaian dan keamanan internasional
  12. 12. Posisi Indonesia ICT merupakan saran yang menerapkan prinsip penghormatan terhadap hak kebebasan berekspresi dan menyebarkan informasi Mendorong pemanfaatan internet untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Mendukung multistakeholders approach dalam tata kelola internet Memandang penting penghotmatan terhadap cyber ethics yang menjamin kedaulatan informasi suatu negara Mendorong PBB sebagai core International Organizations dalam merumuskan norma tata kelola internet global