Tugas TIK. Presentasi tentang sistem pemerintahan

  • Published on
    14-Jun-2015

  • View
    705

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentasi ini untuk tugas presentasi Tik kelompok 1 kelas XII Bahasa SMAN 1 Sampit yang terdiri dari Ebenz Lefvy, Fakhriza Firdaus, Dan Nur Ramadhani Pradipta

Transcript

<ul><li> 1. ENJOY THE SHOW FROM SLIDE TO SLIDE </li></ul><p> 2. Profil Ketua Kelompok : -Ebenz Lefvy Anggota Kelompok : -Fakhirza Firdaus -Nur Ramadhani Pradipta 3. PEMBAHASAn SISTEM PEMERINTAHAN YANG PERNAH TERJADI DI INDONESIA BAB 1. SISTEM PEMERINTAHAN ORDE LAMA 1.1 Latar Belakang berdirinya Orde Lama 1.2 Kabinet pada masa orde lama 1.3 Kebijakan pada masa orde lama 1.4 Permasalahan pada masa orde lama 1.5 Sebab runtuhnya masa orde lama BAB 2. SISTEM PEMERINTAHAN ORDE BARU 2.1 Latar Belakang berdirinya Orde baru 2.2 Kabinet pada masa orde baru 2.3 Kebijakan pada masa orde baru 2.4 Permasalahan pada masa orde baru 2.5 Sebab runtuhnya masa orde baru BAB 3. SISTEM PEMERINTAHAN ERA Reformasi 3.1 Latar Belakang berdirinya Reformasi 3.2 Kabinet pada masa Reformasi 3.3 Kebijakan pada masa Reformasi 3.4 Permasalahan pada masa Reformasi 4. BAB 1. SISTEM PEMERINTAHAN ORDE LAMA DISUSUN DAN DIBAHAS OLEH FAKHRIZA FIRDAUS 5. 1.1. LATAR BELAKANG LAHIRNYA PEMERINTAHAN ORDE LAMA Berdirinya pemerintahan masa orde lama dimulai dari adanya pengakuan kemerdekaan dari Presiden Soekarno. Orde lama terjadi di indonesia sekitar tahun 1945 hingga 1968, sebagai negara yang baru merdeka, indonesia dihadapkan pada pembentukan pemerintahan dan segala aspek penunjang lainnya, serta diupayakan secepatnya agar terbentuk pemerintahan yang mengakomodir segala kepentingan rakyat. 6. 1.2 KABINET YANG TERBENTUK PADA MASA ORDE LAMA 1. 1950-1951 - Kabinet Natsir 2. 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo 3. 1952-1953 - Kabinet Wilopo 4. 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I 5. 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap 6. 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II 7. 1957-1959 - Kabinet Djuanda 7. 1.3 KEBIJAKAN PADA MASA ORDE LAMA 1. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang 2. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.3/1959 3. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.6/1959 8. 1.5 SEBAB RUNTUHNYA MASA ORDE LAMA Kesatuan aksi ( KAMI, KAPI, KAPPI, KASI, dsb ) yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi beruoa "Front Pancasila" yang selanjutnya lebih dikenal dengan "Angkatan 66" untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September 1965 Kesatuan Aksi "Front Pancasila" pada 10 Januaru 1966 didepan gedung DPR-GR mengajukan tuntunan "TRITURA" (Tri Tuntunan Rakyat) yang berisi : - Pembubaran PKI beserta Organisasi Massanya - Pembersihan Kabinet Dwikora - Penurunan harga-harga barang Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat Wibawa dan kekuasaan presiden Soekarno semakin menurun Sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil 9. 1.4 PERMASALAHAN YANG TERJADI PADA MASA ORDE LAMA Terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965 Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan 30 september 1965, adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. 10. BAB 2. SISTEM PEMERINTAHAN ORDE BARU DISUSUN DAN DIBAHAS OLEH EBENZ LEFVY 11. 2.1 LATAR BELAKANG LAHIRNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar. 12. 2.2 KABINET YANG TERBENTUK PADA MASA ORDE BARU a. Kabinet Pembangunan I (1968-1973) b. Kabinet Pembangunan II (1973-1978) c. Kabinet Pembangunan III (1978-1983) d. Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) e. Kabinet Pembangunan V (1988-1993) f. Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) g. Kabinet Pembangunan VII (1998 -seharusnya sampai tahun 2003) 13. 2.3 KEBIJAKAN PADA MASA ORDE BARU a. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru pada tanggal 1 Januari 1967 memberlakukan Undang- Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tanggal 3 Juli 1968 sebagai UU. No. 6 tahun 1968 b. Kebijakan Pembangunan Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. c. Kebijakan Luar Negeri - Indonesia menjadi Anggota PBB - Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Malaysia - Pembentukan ASEAN - Konsep SEANWFZ - Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi Internasional diantaranya: 1. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) 2. Organisasi Konferensi Islam (OKI) 3. Concultative Group on Indonesia (CGI) 4. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) 14. 2.4 PERMASALAHAN YANG TERJADI PADA MASA ORDE BARU Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat. Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 partai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerimtah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat. 15. 2.5 SEBAB RUNTUHNYA MASA ORDE BARU Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai dengan tuntutan demokratisasi di segala bidang serta tuntutan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia telah menjadi perubahan di Indonesia berlangsung dengan akselarasi yang sangat cepat dan dinamis. Situasi ini menuntut bangsa Indonesia untuk berusaha mengatasi kemelut sejarahnya dalam arus utama perubahan besar yang terus bergulir melalui agenda reformasi. Ada beberapa factor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto antara lain sebagai berikut. 1. Krisis Ekonomi dan Moneter a. Utang Luar Negeri Indonesia b. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 c. Pola Pemerintahan Sentralistis 2. Krisis Politik 3. Krisis Kepercayaan 4. Krisis Sosial 5. Krisis Hukum 16. BAB 3. SISTEM PEMERINTAHAN ERA REFORMASI DISUSUN DAN DIBAHAS OLEH NUR RAMADHANI PRADIPTA 17. 3.1 LATAR BELAKANG BERDIRINYA SISTEM PEMERINTAHAN REFORMASI Reformasi merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru atau merombak segala tatanan politik, ekonomi, social dan budaya yang berbau Orde baru. Atau membangun kembali, menyusun kembali sistem pemerintahan negara Indonesia setelah era Orde baru. 18. 3.2 KABINET YANG TERBENTUK PADA MASA REFORMASI Dalam masa reformasi tidak banyak kabinet yang terbentuk , kebanyakan adalah meperbaharui sistem-sistem kabinet yang dianggap kurang mendukung dalam kemajuan negara Indonesia. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN. Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya : UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR / MPR UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa. 19. 3.3 KEBIJAKAN PADA MASA REFORMASI 1. Kebijakan dalam bidang politik 2. Kebijakan dalam bidang ekonomi 3. Kebijakan dalam menyampaikan pendapat dan pers 4. Kebijakan pemilihan umum 5. Dikeluarkannya ketetapan MPR dan Tap MPR 6. Dilaksanakannya Amandemen UUD 1945 20. 3.4 PERMASALAHAN YANG TERJADI SELAMA MASA REFORMASI A. reformasi dan keterbukaan tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. B. Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik C. Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, D. Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik (misalnya: munculnya parpol-parpol baru), ekonomi (misalnya: munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah). E. Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus). 21. DAFTAR PUSTAKA http://rushdiezhepa.wordpress.com/2012/08/23/perkemban gan-pemerintah-orde-lama-orde-baru-dan-reformasi/ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1945%E2%8 0%931949) http://mhafizyazid.blogspot.com/2012/11/normal-0-false- false-false-en-us-x-none.html www.google.com www.yahoo.co.id http://megaamaharanii.blogspot.com/2012/12/pkn-masa- orde-lama-masa-orde-baru-dan.html 22. SEKIAN PERSEMBAHAN DARI KAMI 23. Kebijakan bidang politik kebijakan dalam bidang politik reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa orde baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut. UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik UU No. 3 Tahin 1999 tentang pemilihan umum UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan DPR/MPR 24. Kebijakan Dalam Bidang Ekonomi Untuk memperbaiki prekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No 5 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 25. Kebebasan Dalam Menyampaikan Pendapat dan Pers Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari mumculnya partai-partai politik dari berbagaia golongan dan ideology. Masyarakat dapat menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada Pers. Reformasi dalam Pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Ijin Usaha Penerbitan ( SIUP ). 26. Pelaksanaan Pemilu Pada masa pemerintahan B.J. Habibie berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Dalam pemerintahan B. J. Habibie juga berhasil menyelesaikan masalah Timor Timur . B.J.Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dibawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Selain dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie, perubahan juga dilakukan dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yan tidakk demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu kepada prinsip pemisahan kekuasaan dn tata hubungan yang jelas antara lembaga Eksekutuf, Legislatif dan Yudikatif. 27. PROGRAM KABINET AMPERA Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. 2. Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968 3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional 4. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. 28. Krisis Ekonomi dan Moneter Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah. Akan tetapi, setelah Thailand melepaskan kaitan Baht pada US Dollar, Indonesia sangat merasakan dampak paling buruk. Hal ini disebabkan oleh rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya praktik KKN serta monopoli ekonomi. Pada tanggal 1 Juli 1997 nilai tukar rupiah turun dari Rp2.575,00 menjadi Rp2.603,00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mencapai Rp5.000,00 per dollar, bahkan pada bulan Maret 1998 telah mencapai Rp16.000,00 per dollar Amerika Serikat. Factor lain yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia adalah masalah utang luar negeri, penyimpangan terhadap pasal 33 UUD 1945, dan pola pemerintahan yang sentralistik. 29. Utang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, tetapi sebagian merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 yang disampaikan oleh Radius Prawira pada sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha mencapai 63,462 milliar dollar AS, sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 milliar dollar AS. 30. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat ditafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang per orang, melainkan kemakmuran seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sistem ekonomi yang berkembang pada masa Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi. 31. Pola Pemerintahan Sentralistis Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan sistem pemerintahan bersifat sentralistis, artinya semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan (Jakarta), se...</p>