Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah

  • Published on
    17-Nov-2014

  • View
    38.764

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ciri-ciri Negara-negara yang Akan Sulit untuk Maju

Transcript

  • 1. Penerapan Prinsip-PrinsipGood Governance dalam Pembangunan Daerah Drs. H. Dadang Solihin, MA Kuliah Umum Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kawula Indonesia (STIAKIN)Cirebon, 15 April 2006

2. Materi Kuliah Umum

  • Ciri-ciri Negara-negara yang Akan Sulit untuk Maju
  • Apa itu Good Governance?
  • Siapa saja Stakeholders?
  • Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
  • Visi dan Misi Indonesia 2025
  • Tujuan Pembangunan Daerah
  • Manfaat Good Governance
  • 14 Prinsip-prinsip Good Governance
  • Bagaimana Mewujudkan Good Governance?

3. AWAS !! Negara-negara ini Akan Sulit untuk Maju

  • Yang pernah menjadi negara jajahan ( TaylordanHudson, 1972 ).
  • Yang kaya dengan SDA ( SachsdanWarner, 1995 ).
  • Yang memiliki banyak etnis ( Mauro, 1995 ).
  • Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar ( Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin,danMoises Naim, 1999 ).
  • Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa ( Todaro, 2002 ).

4.

  • Optimistik

Pesimistik 5. Apa ituGood Governance?

  • S uatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif.
  • S uatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

6. Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizationsNon-governmental organizations Professional Associations Religious groups Womens groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutionsStock exchange BUSINESS STATE CITIZENS 7. Troika:Pola Hubungana ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta,d an Masyarakat

  • Masyarakat,
  • Bangsa, dan Negara

Good Governance Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha V ISI 8. Visi Indonesia 2025: Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil

  • Maju :
  • Secara ekonomi, sosial, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pertumbuhan penduduk, angka harapan hidup, kualitas pelayanan sosial, produktivitas yang lebih baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap.
  • Mandiri :
  • Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya.
  • Adil :
  • Semua rakyat mempunyaikesempatan yang samadalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

9. Misi

  • Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
  • Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
  • Mewujudkan daya saing bangsa.
  • Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam Pergaulan Dunia Internasional.
  • Mewujudkan Masyarakat Bermoral, Beretika dan Berbudaya.
  • Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari.
  • Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan.

10. Tujuan Pembangunan Daerah

  • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
  • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
  • Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
  • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
  • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

11. ManfaatGood Governance

  • Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang antara lain ditunjukkan hal-hal berikut ini:
    • Tidak adanya manipulasi pajak;
    • Tidak adanya pungutan liar;
    • Tidak adanya manipulasi tanah;
    • Tidak adanya manipulasi kredit ;
    • Tidak adanya penggelapan uang negara;
    • Tidak adanya pemalsuan dokumen;
    • Tidak adanya pembayaran fiktif;
    • Proses pelelangan (tender) berjalan denganfair ;
    • Tidak adanya penggelembungan nilai kontrak ( mark-up );
    • Tidak adanya uang komisi;
    • Tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan;
    • Tidak adanya kelebihan pembayaran;
    • Tidak adanya ketekoran biaya.

12.

  • Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel .
    • Sistem kelembagaan lebih efektif, ramping, fleksibel;
    • Kualitas tata laksana dan hubungan kerja antarlembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih baik;
    • Sistem administrasi pendukung dan kearsipan lebih efektif dan efisien;
    • Dokumen/arsip negara dapat diselamatkan, dilestarikan, dan terpelihara.

ManfaatGood Governance . . . 13.

  • Terhapusnya peraturan per UU- an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.
    • Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha swasta meningkat;
    • SDM , prasarana dan fasilitas pelayanan menjadi lebih baik;
    • Berkurangnya hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
    • Prosedur dan mekanisme serta biaya yang diperlukan dalam pelayanan publik lebih baku dan jelas;
    • Penerapan sistem merit dalam pelayanan;
    • Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik;
    • Penanganan pengaduan masyarakat lebih intensif.

ManfaatGood Governance . . . 14. ManfaatGood Governance . . .

  • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik .
    • berjalannya mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (seperti forum konsultasi publik).

15.

  • Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
    • H ukum menjadi landasan bertindak bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik.
    • K alangan dunia usaha swasta akan merasa lebih aman dan terjamin ketika menanamkan modal dan menjalankan usahanya karena ada aturan main ( rule of the game ) yang tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
    • T idak akan ada kebingungan di kalangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta berkurangnya konflik antarpemerintah daerahserta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

ManfaatGood Governance . . . 16. Prinsip-prinsipGood Governance

  • Wawasan ke Depan ( Visionary )
  • Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency )
  • Partisipasi Masyarakat ( Participation )
  • Tanggung Gugat( Accountability )
  • Supremasi Hukum ( Rule of Law )
  • Demokrasi ( Democracy )
  • Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency )

17. Prinsip-prinsip Good Governance

  • Daya Tanggap ( Responsiveness )
  • Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency& Effectiveness )
  • Desentralisasi ( Decentralization )
  • Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership )
  • Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality )
  • Komitmen pada Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection )
  • Komitmen pada Pasar yangFair( Commitment to Fair Market)

18. 1 .Wawasan ke Depan ( Visionary )

  • INDIKATOR MINIMAL:
  • Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum;
  • Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program;
  • Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.
  • PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:
  • Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada visi dan strategi;
  • Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.

19. 2 .Keterbukaan & Transparansi( Openness &Transparency )

  • INDIKATOR MINIMAL:
  • Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
  • Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas dip